Selasa, 23 Desember 2025

MEDIORRA – Dampak bencana alam yang melanda Kabupaten Agam meninggalkan kerusakan besar pada sektor permukiman, infrastruktur, hingga pertanian. Pemerintah Kabupaten Agam mencatat total rencana anggaran perbaikan dan pemulihan pascabencana sementara mencapai Rp1,19 triliun.

Sebuah rumah yang terdampak bencana galodo di Palembayan 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti, Senin (22/12) mengungkapkan bahwa kerusakan paling banyak terjadi pada sektor permukiman warga.


“Dari sisi kerusakan infrastruktur dan permukiman, tercatat 367 unit rumah rusak ringan, 287 unit rusak sedang, dan 851 unit rusak berat. Pemerintah daerah juga mencatat kebutuhan 518 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak,” ujar Roza.


Selain permukiman, kerusakan juga meluas ke fasilitas umum dan infrastruktur dasar. Berdasarkan data sementara, terdapat 21 titik jalan dan 28 jembatan yang mengalami kerusakan, serta 78 daerah irigasi dan 19 sungai yang membutuhkan normalisasi.


“Kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik lainnya, meliputi 30 gedung pemerintahan, 27 tempat ibadah, dan 121 fasilitas pendidikan,” jelasnya.


Dampak bencana juga dirasakan signifikan pada sektor pertanian dan peternakan. Roza menyebutkan, total lahan pertanian yang rusak mencapai 2.044,84 hektare, dengan 5.481 ekor ternak terdampak.


“Infrastruktur pertanian tercatat rusak pada 156 unit, sementara sektor perikanan juga mengalami dampak dan saat ini masih dalam pendataan lanjutan,” katanya.


Menurut Roza, estimasi anggaran pemulihan sebesar Rp1,19 triliun tersebut mencakup perbaikan permukiman, infrastruktur dasar, fasilitas publik, serta pemulihan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat.


Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam, Hamdi, menyampaikan bahwa pihaknya masih terus menghimpun dan memverifikasi data kerusakan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.


“Saat ini kami masih menghimpun data kerusakan. Bappeda sifatnya mengkompilasi data dari OPD terkait,” ujar Hamdi.


Ia menambahkan, setelah seluruh data dinyatakan rampung dan valid, barulah akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.


“Jika sudah rampung, baru akan kami input dan sampaikan ke pemerintah provinsi,” katanya.


Pemerintah daerah bersama instansi terkait hingga saat ini terus melakukan penanganan darurat, pencarian korban, serta percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak, seiring masih adanya potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Kabupaten Agam.