DPRD Agam Soroti Kinerja APBD 2025, Fraksi-Fraksi Sampaikan Catatan Strategis untuk Perbaikan Tata Kelola Daerah

Lubuk Basung, Mediorra.com – DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6), di Aula Utama Kantor DPRD Agam.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Agam, H. Ilham, MA, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman dan Aderia, SP. Turut hadir Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, anggota DPRD, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan apresiasi sekaligus berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi PKS melalui juru bicara Asrizal menyoroti hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah. Fraksi ini meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait berbagai temuan, rekomendasi, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas tata kelola anggaran serta pelayanan publik.

Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan Irfan Andri menilai kondisi keuangan daerah tahun 2025 berada pada kategori cukup baik. Namun, fraksi tersebut mempertanyakan sejumlah kegiatan prioritas, program dalam Rencana Kerja (Renja) OPD, serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang belum dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

Pandangan berikutnya datang dari Fraksi NasDem melalui Alfian yang menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan APBD. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah.

Fraksi Demokrat yang diwakili Syafril, SE, menekankan bahwa setiap belanja daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi ini meminta penjelasan mengenai tingkat realisasi belanja daerah, program yang belum mencapai target, penyebab munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung indikator pembangunan daerah.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Syafril dalam pandangan fraksinya.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra melalui Erdinal, S.Sos, menyoroti penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam pada akhir tahun 2025. Fraksi ini meminta pemerintah daerah memaparkan langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan, termasuk percepatan rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Sorotan terhadap besarnya SiLPA juga disampaikan Fraksi PPP melalui Novia Novel. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci jumlah SiLPA murni yang terjadi, termasuk bagian yang berasal dari efisiensi pengadaan barang dan jasa maupun program yang tidak terlaksana akibat kendala pelaksanaan atau kegagalan proses tender.

Sementara itu, Fraksi Golkar yang merupakan gabungan Partai Golkar, Hanura, PBB, dan PKB, melalui juru bicara Yonadi, menilai ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu, fraksi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Agam melakukan berbagai langkah inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan pelayanan pajak dan retribusi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang dimiliki Kabupaten Agam.

Melalui berbagai pandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Agam berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Masukan dan rekomendasi dari seluruh fraksi diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, efektivitas pembangunan, serta kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam secara berkelanjutan.(Diwarsyah)