BNPB Dorong Pemulihan Ekonomi Pascabencana, Agam Jadi Pilot Project Nasional Bersama PT PNM
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan Tim BNPB bersama jajaran petinggi PT PNM ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 20 Juni 2026. Kegiatan dipusatkan di Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, dan Linggai, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, dua kawasan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Rombongan BNPB dipimpin oleh Ketua Unsur Pengarah I BNPB, Brigjen Pol (Purn) Ir. Ary Laksmana Widjaja, S.H., M.Si. Sementara dari PT PNM hadir Komisaris Utama Dr. Ir. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec, Komisaris Independen Nurhaida, Direktur Operasional dan Kelembagaan Lalu Dodot Patria Ary, Executive Vice President Hubungan Kelembagaan Razaq Manan Ahmad, Kepala Divisi Kelembagaan Dwi Achirini Meirisa, serta Pemimpin PNM Cabang Padang Hendra Jalius.
Pemerintah Kabupaten Agam turut mendukung penuh kegiatan tersebut. Di hadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr. Mhd. Lutfi AR, S.H., M.Si, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Agam, Indra Junaidi, Camat Palembayan, Camat Tanjung Raya, serta masyarakat terdampak bencana yang saat ini masih menempati hunian sementara (huntara).
Dalam pertemuan tersebut, BNPB menegaskan bahwa pemulihan ekonomi merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi pascabencana. Melalui kerja sama dengan PT PNM, masyarakat terdampak akan memperoleh akses pembiayaan usaha, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi guna mempercepat pemulihan kehidupan mereka.
Ketua Unsur Pengarah I BNPB, Ary Laksmana Widjaja, menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali produktif dan mandiri secara ekonomi.
Pada kesempatan itu, BNPB dan PT PNM juga melakukan dialog dengan warga penghuni hunian sementara serta meninjau langsung salah satu usaha milik masyarakat terdampak untuk melihat potensi pengembangan usaha yang dapat didukung melalui program pembiayaan dan pemberdayaan.
Dalam pembahasan yang dilakukan BNPB dan PT PNM, sejumlah langkah strategis menjadi fokus utama, antara lain pembentukan klaster pembiayaan berdasarkan jenis usaha masyarakat, verifikasi nasabah terdampak bencana, pemadanan data penerima bantuan pemerintah, hingga penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan program di daerah.
BNPB juga mendorong penguatan mekanisme berbagi data antara BPBD dan PT PNM agar bantuan maupun akses pembiayaan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam program pemulihan ekonomi.
Salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut adalah penetapan Kabupaten Agam sebagai pilot project nasional program pembiayaan dan pemberdayaan usaha bagi masyarakat terdampak bencana. Program ini akan menjadi model kolaborasi antara BNPB, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana.
Melalui sinergi tersebut, BNPB berharap masyarakat yang terdampak bencana tidak hanya mampu bangkit dari keterpurukan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan membangun kehidupan yang lebih tangguh di masa depan.
Keberhasilan program di Kabupaten Agam nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pelaksanaan program serupa di berbagai daerah terdampak bencana lainnya di Indonesia. Dengan demikian, pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Diwarsyah)
