PNM Luncurkan Pilot Project Pemulihan Ekonomi Pascabencana, 700 UMKM Jadi Sasaran di Agam

Kab. Agam,  1 Juli 2026, Mediorra.com — Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi "Menakar Dampak Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia" (Mei 2025) mencatat bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan usaha masyarakat kecil, karena kerusakan aset dan hilangnya penghasilan terjadi sekaligus dalam hitungan jam tanpa memberi ruang untuk bersiap. Itulah yang dialami sekitar 700 pengusaha di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kehilangan alat produksi, stok barang, bahkan tempat usaha dalam sekali bencana. Menjawab kondisi ini, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Padang bersama Pemerintah Kabupaten Agam dan BNPB merancang pilot project pemulihan ekonomi pascabencana yang tidak sekadar menyuntikkan modal, melainkan membangun kembali kapasitas usaha masyarakat terdampak secara menyeluruh, dari pembiayaan, pendampingan mingguan, pelatihan, hingga pembentukan kelompok usaha yang saling menopang.

Dampak yang ingin dicapai program ini jauh melampaui angka pinjaman yang tersalurkan. Setiap pengusaha terdampak mendapat akses pembiayaan tanpa agunan antara Rp2 juta hingga Rp10 juta, tetapi yang lebih penting adalah sistem pendampingan mingguan yang memastikan modal tidak habis sia-sia. Bagi yang kondisinya paling parah, PNM memberikan grace period, masa tenggang sebelum cicilan dimulai, sehingga pengusaha punya waktu untuk memulihkan arus kas sebelum dibebani kewajiban. "Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima modal usaha, tetapi juga memperoleh pendampingan agar usahanya berkembang. Tujuan akhirnya adalah membangun pengusaha UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing," ujar Ketua PNM Cabang Padang, Hendra Jalius. Skema ini juga dirancang agar satu pembiayaan bisa menciptakan efek berganda: Thomas, pengusaha pinang dari Kecamatan Palembayan, misalnya, tidak hanya mendapat penguatan usahanya sendiri, tetapi juga memimpin kelompok pemasok yang anggotanya turut mendapat pembiayaan dan penghasilan dari rantai usaha yang ia kelola.

Dampak jangka panjang yang dikejar bukan sekadar pemulihan individual, melainkan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang tangguh dan tidak mudah goyah saat bencana kembali datang. Wakil Bupati Agam H. Muhammad Iqbal menyoroti bahaya nyata yang mengintai jika pemulihan terlambat: sebagian masyarakat sudah mulai beralih ke pinjaman online akibat kebutuhan modal yang mendesak. "Kami berharap PNM terus melakukan sosialisasi dan menghadirkan pembiayaan yang aman serta mudah diakses, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih sehat untuk memulai kembali usahanya," ujar Iqbal. Di sisi lain, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat legalitas usaha para penerima pembiayaan agar mereka memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, karena modal tanpa legalitas hanya membangun fondasi yang rapuh.

Jika pilot project ini berhasil, dampaknya tidak akan berhenti di Agam. PNM, BNPB, dan Pemerintah Kabupaten Agam. Merancang model ini sebagai cetak biru yang bisa direplikasi di seluruh daerah rawan bencana di Indonesia, sebuah sistem di mana lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bergerak dalam satu ekosistem yang terkoordinasi untuk memastikan bahwa bencana alam tidak selamanya menjadi akhir dari sebuah usaha. Karena bagi PNM, pemulihan ekonomi pascabencana bukan hanya tentang mengembalikan modal yang hilang, melainkan tentang memastikan setiap pengusaha yang pernah jatuh punya cukup pijakan untuk berdiri lagi.(Diwarsyah)